Bogor – Menanggapi isu hangat nasional mengenai tunjangan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan, Iqbal Fauzi, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Komisariat INAIS Bogor, menyatakan sikap tegas bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk pengabaian nyata terhadap penderitaan rakyat, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Bogor.
“Di Kabupaten Bogor hari ini, masih banyak warga di pelosok desa yang kesulitan akses air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tapi di saat bersamaan, elit DPR di Senayan justru sibuk menambah tunjangan mewah. Ini jelas mencerminkan negara yang semakin menjauh dari kepentingan rakyat kecil,” tegas Iqbal.
⸻
Ketimpangan Nyata di Kabupaten Bogor
Iqbal menekankan bahwa Kabupaten Bogor bukan hanya wilayah penyangga ibu kota, tetapi juga cermin nyata ketimpangan nasional.
Banyak kecamatan dan desa masih mengalami:
• Ketimpangan infrastruktur pendidikan dan jalan desa.
• Minimnya fasilitas kesehatan yang layak di pelosok.
• Maraknya penggusuran lahan atas nama pembangunan tanpa ganti untung yang adil.
• PHK dan kemiskinan yang meningkat di sektor informal pasca-pandemi.
“Rakyat Kabupaten Bogor tidak butuh DPR yang hidup mewah. Mereka butuh jaminan hidup layak, tanah yang tidak dirampas, dan akses terhadap pendidikan serta pekerjaan,” lanjutnya.
⸻
Seruan Perlawanan dan Evaluasi Negara
Iqbal juga mengkritik tajam tindakan represif aparat dalam mengamankan aksi di berbagai daerah, termasuk tragedi yang menewaskan Alm. Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, akibat dilindas kendaraan barakuda.
“Negara yang membunuh rakyatnya sendiri bukan negara demokratis. Tragedi Affan adalah alarm bahaya bagi kita semua. Hari ini kita harus bicara: soal keadilan, soal nyawa, dan soal siapa sebenarnya yang dilindungi negara,” katanya.
⸻
LMND Komisariat INAIS Bogor Menyatakan:
1. Menolak kebijakan tunjangan DPR yang tidak masuk akal dan tidak adil.
2. Menuntut keberpihakan anggaran negara untuk desa-desa dan rakyat kecil di Kabupaten Bogor.
3. Mengecam tindakan represif aparat yang menyebabkan kematian rakyat sipil.
4. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri dan pelaku penindasan terhadap massa aksi.
5. Mengajak mahasiswa kampus-kampus di Bogor untuk bersatu dalam gerakan perlawanan rakyat.
“Kami di kampus tidak akan diam. LMND Komisariat INAIS Bogor akan terus menyuarakan kepentingan rakyat Kabupaten Bogor yang selama ini dibungkam oleh kekuasaan elitis,” tutup Iqbal.
Sumber : LMND Komisariat Inais Bogor
